JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut setara 63,89 persen dari pagu anggaran MBG yang tersedia tahun ini sebesar Rp218,77 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi dan akan digunakan untuk mendukung penyaluran program hingga akhir 2026.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pembenahan tata kelola MBG yang masih berlangsung. Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengejar perluasan penerima manfaat, tetapi juga menata kembali sasaran program dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9).
Anggaran MBG tersebut merupakan bagian terbesar dari total anggaran BGN 2026. Setelah dilakukan penajaman belanja, pagu BGN turun dari Rp268 triliun menjadi Rp229,75 triliun.
Pagu tersebut terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp221,30 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun. Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, Rp218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan khusus untuk MBG. Sisanya Rp2,53 triliun digunakan untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi.
Sementara anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun digunakan untuk sejumlah kebutuhan, antara lain gaji dan tunjangan sebesar Rp7,19 triliun, operasional dan pemeliharaan kantor Rp494,48 miliar, serta dukungan manajemen non-operasional Rp762,86 miliar.
Secara keseluruhan, BGN mencatat realisasi anggaran sebesar Rp143,04 triliun atau 63,83 persen dari total pagu Rp229,75 triliun per 16 September 2026.
Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai 64,33 persen, Belanja Barang 63,82 persen, dan Belanja Modal 71,03 persen. Berdasarkan fungsi, realisasi untuk Fungsi Ekonomi berada di angka 61,28 persen, Fungsi Kesehatan 65,80 persen, dan Fungsi Pendidikan 63,68 persen.
Namun, besarnya anggaran yang telah terserap belum sepenuhnya mencerminkan perluasan penerima manfaat sesuai target awal.
Berdasarkan data per 31 Agustus 2026, MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Jumlah itu setara 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta penerima manfaat dari target yang ditetapkan.
BGN menyebut perbedaan tanggal pencatatan antara data anggaran dan penerima manfaat disebabkan oleh penyesuaian siklus sinkronisasi data bulanan. Data realisasi anggaran menggunakan cut-off 16 September 2026, sedangkan data penerima manfaat menggunakan posisi 31 Agustus 2026.
Menurut BGN, pemisahan periode pencatatan tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi serta akuntabilitas data pelaksanaan program.
Di tengah selisih tersebut, BGN justru melakukan refocusing terhadap sasaran penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima program.
Sudaryono menyebut langkah itu merupakan bagian dari pembenahan tata kelola agar anggaran MBG lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan kebutuhan intervensi gizi yang lebih tinggi menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan.
“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti,” kata Sudaryono.
Menurut dia, perluasan MBG akan dilakukan secara bertahap setelah kesiapan layanan terpenuhi. BGN juga menekankan aspek keamanan pangan, kualitas layanan, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam proses ekspansi tersebut.
Dari sisi penganggaran, pagu awal penyaluran MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) mencapai Rp248,29 triliun. Setelah dilakukan penajaman belanja sebesar Rp29,51 triliun, pagu tersebut menyusut menjadi Rp218,77 triliun.
Hingga pertengahan September, Rp139,77 triliun telah terealisasi. Dengan sisa sekitar Rp79 triliun, BGN masih memiliki ruang anggaran yang cukup besar untuk memperluas penyaluran MBG hingga penghujung 2026.
Persoalannya, penyerapan anggaran berjalan beriringan dengan penataan ulang penerima manfaat dan kesiapan layanan. Dengan target 74,56 juta penerima manfaat, BGN masih harus mengejar selisih puluhan juta penerima sembari memastikan ekspansi tidak mengorbankan ketepatan sasaran dan kualitas program.
Karena itu, sisa anggaran Rp79 triliun bukan semata soal seberapa cepat anggaran dibelanjakan. Bagi BGN, dana tersebut harus disalurkan bersamaan dengan kesiapan infrastruktur layanan dan validitas sasaran penerima.
BGN menyatakan perluasan penerima manfaat akan terus dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun dengan mempertimbangkan kesiapan SPPG, keamanan pangan, kualitas pelayanan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta kebutuhan intervensi gizi di masing-masing wilayah.
